Rincian Biaya Mutasi Motor Terbaru 2026, Catat Estimasi Tarif Resminya!
Ringkasan :
Biaya mutasi motor 2026 untuk komponen PNBP diperkirakan sebesar Rp535.000, mencakup surat mutasi keluar, STNK, TNKB, dan BPKB.
Selain biaya administrasi, pemilik kendaraan perlu memperhitungkan PKB, SWDKLLJ, serta kemungkinan tunggakan dan denda pajak.
Persyaratan mutasi motor umumnya meliputi KTP, STNK, BPKB, hasil cek fisik kendaraan, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan Samsat.
Memindahkan kendaraan ke daerah lain tidak hanya membutuhkan penyesuaian alamat, tetapi juga pengurusan dokumen kendaraan di kantor Samsat. Proses ini dikenal sebagai mutasi kendaraan bermotor.
Mutasi motor biasanya dilakukan ketika pemilik kendaraan pindah domisili ke wilayah berbeda atau ingin menyesuaikan administrasi kendaraan dengan tempat tinggal yang baru. Prosesnya melibatkan Samsat asal dan Samsat tujuan, terutama jika perpindahan dilakukan antarprovinsi.
Sebelum mengurusnya, penting untuk mengetahui rincian biaya mutasi motor agar dana yang disiapkan mencukupi. Besaran tarifnya mencakup penerbitan surat mutasi, STNK, TNKB, dan BPKB.
Lantas, berapa biaya mutasi motor terbaru 2026? Berikut rincian tarif resmi, persyaratan, dan tahapan pengurusannya.
Rincian Biaya Mutasi Motor Terbaru 2026
Biaya mutasi motor mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan ketika mengurus mutasi motor, khususnya untuk perpindahan kendaraan ke luar daerah.
Berikut rincian tarif resmi PNBP untuk kendaraan roda dua atau tiga.
Komponen biaya | Tarif resmi |
Penerbitan surat mutasi keluar daerah | Rp150.000 |
Penerbitan STNK | Rp100.000 |
Penerbitan TNKB (pelat nomor) | Rp60.000 |
Penerbitan BPKB | Rp225.000 |
Total estimasi biaya PNBP | Rp535.000 |
Source : https://peraturan.bpk.go.id/Details/156770/pp-no-76-tahun-2020
Perlu diperhatikan bahwa total Rp535.000 merupakan akumulasi komponen PNBP untuk proses mutasi keluar dan penerbitan dokumen kendaraan di daerah tujuan. Nilai tersebut belum termasuk pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, tunggakan pajak, serta biaya tambahan pribadi jika ada.
1. Biaya Penerbitan Surat Mutasi Keluar Daerah
Pemilik motor yang ingin memindahkan administrasi kendaraan ke wilayah lain perlu mengurus surat mutasi keluar di Samsat asal.
Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif penerbitan surat mutasi keluar daerah untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah Rp150.000 per penerbitan.
Dokumen ini diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan proses administrasi kendaraan di Samsat tujuan.
2. Biaya Penerbitan STNK
Setelah proses mutasi di daerah asal selesai, pemilik kendaraan perlu mengurus penerbitan STNK di Samsat tujuan.
Tarif resmi penerbitan STNK untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah Rp100.000.
STNK yang diterbitkan akan menyesuaikan data registrasi kendaraan di wilayah administrasi yang baru.
Baca juga : 10 Mobil Bekas 50 Jutaan 2026, Irit dan Layak Beli
3. Biaya Penerbitan TNKB atau Pelat Nomor
Mutasi kendaraan juga dapat melibatkan penggantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor agar sesuai dengan kode wilayah yang baru.
Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020, biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah Rp60.000 per pasang.
Artinya, tarif tersebut berlaku untuk satu set pelat nomor kendaraan, bukan untuk setiap keping secara terpisah.
4. Biaya Penerbitan BPKB
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen yang memuat identitas kendaraan dan kepemilikannya.
Dalam proses mutasi, dokumen BPKB juga perlu disesuaikan dengan data administrasi wilayah baru.
Tarif penerbitan BPKB untuk kendaraan roda dua atau tiga berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 adalah Rp225.000.
Dengan demikian, pemilik motor perlu memasukkan komponen ini ke dalam perhitungan anggaran mutasi.
Biaya Tambahan yang Perlu Disiapkan Saat Mutasi Motor
Selain tarif PNBP, ada beberapa komponen lain yang perlu diperhitungkan. Biaya tersebut bergantung pada kondisi administrasi dan pajak kendaraan.
Berikut beberapa pengeluaran yang mungkin muncul selama proses mutasi.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB merupakan pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor. Jika masa berlaku pajak kendaraan sudah jatuh tempo ketika proses mutasi dilakukan, pemilik perlu menyiapkan pembayaran sesuai ketentuan daerah.
Besaran PKB tidak sama untuk setiap motor karena dipengaruhi oleh nilai jual kendaraan, tarif pajak daerah, kepemilikan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
SWDKLLJ merupakan iuran wajib yang berkaitan dengan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Pembayarannya umumnya dilakukan bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan. Besarannya mengikuti ketentuan berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.
Karena itu, pemilik motor perlu mengecek kewajiban SWDKLLJ yang tercantum dalam tagihan administrasi kendaraannya.
Tunggakan Pajak dan Denda
Jika motor memiliki tunggakan pajak, pemilik perlu menyelesaikan kewajiban tersebut sesuai ketentuan sebelum atau selama proses administrasi mutasi.
Jumlah yang harus dibayarkan bergantung pada lama keterlambatan, besaran pajak terutang, serta ketentuan denda yang berlaku.
Sebaiknya periksa status pajak kendaraan terlebih dahulu melalui layanan resmi Samsat atau Bapenda setempat agar tidak ada pengeluaran yang terlewat.
Baca juga : Berapa Denda Telat Bayar Pajak Motor? Ini Cara Hitung dan Contohnya
Biaya Administrasi Pribadi
Selain pungutan resmi, pemilik kendaraan mungkin mengeluarkan biaya pribadi untuk kebutuhan pendukung, seperti fotokopi dokumen, materai jika diperlukan, transportasi, dan penggandaan berkas.
Biaya tersebut bukan bagian dari tarif PNBP mutasi kendaraan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk menghindari pengeluaran yang tidak jelas, pastikan setiap pembayaran resmi dilakukan melalui loket atau kanal pembayaran yang ditentukan.
Source : https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Syarat Mutasi Motor Terbaru 2026
Sebelum datang ke Samsat, pemilik kendaraan sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pengurusan berjalan lebih lancar.
Secara umum, berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan mutasi motor:
KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan.
STNK asli dan fotokopi.
BPKB asli dan fotokopi.
Hasil cek fisik kendaraan.
Kwitansi pembelian atau dokumen kepemilikan lainnya jika diperlukan.
Surat kuasa bermaterai jika pengurusan diwakilkan kepada orang lain.
Persyaratan tambahan dapat berbeda sesuai kondisi kendaraan dan ketentuan Samsat setempat. Jika kendaraan masih dalam pembiayaan atau kredit, pemilik juga perlu memastikan dokumen BPKB dapat digunakan untuk proses administrasi.
Sebaiknya konfirmasi terlebih dahulu kepada Samsat asal dan tujuan untuk memastikan kelengkapan berkas.
Rencanakan Biaya Mutasi Motor dan Kebutuhan Finansial Bersama OK KTA
Biaya mutasi motor terbaru 2026 untuk komponen PNBP diperkirakan sebesar Rp535.000, yang mencakup surat mutasi keluar, penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB. Namun, jumlah akhir yang perlu disiapkan bisa lebih besar jika terdapat kewajiban pajak, SWDKLLJ, atau tunggakan kendaraan.
Oleh karena itu, penting untuk menghitung kebutuhan biaya sejak awal agar pengurusan dokumen kendaraan tidak mengganggu kondisi keuangan.
Jika membutuhkan dana tambahan untuk berbagai keperluan yang sudah direncanakan, termasuk kebutuhan administrasi kendaraan, Anda dapat mempertimbangkan OK KTA dari OK Bank.
keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan Anda meliputi:
Resmi dan legal: Produk pinjaman dari OK Bank yang berizin dan diawasi OJK.
Limit hingga Rp300 juta: Tersedia mulai dari Rp3 juta hingga Rp300 juta sesuai hasil penilaian.
Tenor hingga 5 tahun: Memberikan pilihan waktu pembayaran hingga 60 bulan.
Bunga mulai 0,79%: Besarannya menyesuaikan profil dan hasil penilaian pengajuan.
Pengajuan praktis: Proses sekitar 2 menit dan pencairan hingga 1 hari kerja setelah disetujui serta persyaratan terpenuhi.
Syarat Pengajuan KTA OK Bank
Sebelum mengajukan, pastikan Anda memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti:
Warga Negara Indonesia berusia 21-55 tahun.
Memiliki rekening bank aktif.
Memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan.
Memiliki alamat KTP atau berdomisili di Jabodetabek atau Karawang.
Pelajari informasi lengkap mengenai OK KTA dari OK Bank dan sesuaikan pilihan pembiayaan dengan kebutuhan serta kemampuan Anda.
FAQ
Q: Berapa lama proses mutasi motor sampai selesai?
A: Waktu pengurusan mutasi motor dapat berbeda tergantung wilayah, kelengkapan dokumen, dan proses administrasi di Samsat asal maupun tujuan. Sebaiknya tanyakan estimasi penyelesaian langsung kepada petugas Samsat.
Q: Apakah motor yang masih kredit bisa dimutasi?
A: Motor yang masih dalam masa kredit tetap perlu memenuhi persyaratan administrasi mutasi. Namun, karena BPKB biasanya masih disimpan oleh perusahaan pembiayaan, pemilik kendaraan perlu berkoordinasi dengan pihak leasing atau bank untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
Q: Apakah mutasi motor harus menggunakan jasa calo?
A: Tidak. Pemilik kendaraan dapat mengurus mutasi motor secara mandiri melalui Samsat asal dan Samsat tujuan. Mengurus sendiri membantu pemilik kendaraan memahami tahapan administrasi sekaligus menghindari biaya jasa perantara yang tidak diperlukan.


